Beberapa hari ini heboh adanya penarikan perangkat pertandingan cabang sepakbola dan futsal oleh PSSI pada perhelatan PON Riau 2012. Mengapa ini bisa terjadi?
=========================================
Terkait kisruhnya cabang sepakbola sepakbola PON di Riau, saya mencoba memberikan sebuah prespektif terkait dengan keputusan BAORI yg merupakan ujung pangkal kisruh ini terjadi.
BAORI ini sebenarnya saat ini posisinya sedang rame juga terkait legalitasnya dikarenakan tidak memiliki afiliasi apapun dengan lembaga abritase dunia, saat ini di Indonesia ada dua badan arbitrase BAORI dan BAKI, BAKI ini lahir sebagai implementasi dari UU Sistem Keolahraga Nasional yg didalamnya dibentuk KOI, nah BAKI ini memiliki afiliasi dengan lembaga arbritase dunia ( CAS )
Nah kembali ke masalah awal, setidaknya ada 2 kesalahan fatal yg dilakukan oleh BAORI terkait kisruh PSSI dengan Pengprov ini :
1. BAORI tidak paham status legal posisi objek yg berperkara
2. BAORI tidak dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga arbritase yang netral dikarenakan sejak awal induk organisasinya memihak salah satu yg berperkara dan bahkan salah satu anggota BAORI adalah bagian dari kelompok yg berperkara.
Di dalam melihat objek status yg berperkara, BAORI secara fatal menyamakan posisi pengprov PSSI sama dan sebangun dengan posisi pengprov federasi olahraga yang lain di Indonesia ( PTMSI, PASI, PBVS, PBSI dll )
Padahal posisi pengprov ini sangat unik karena dia memiliki 2 kaki : sebagai member / anggota PSSI yg memiliki suara ( Statuta PSSI pasal 12 dan 23 ) dan sebagai kepanjangan struktur organisasi federasi ( Peraturan Organisasi PSSI )
Sebagai member Pengprov terikat kepada pasal 14 Statuta ( hak anggota ) dan pasal 15 Statuta ( kewajiban anggota ), dimana setiap pelanggaran dari ketentuan ini Federasi bisa mengambil langkah memberikan hukuman dari peringatan sampai pembekuan, sebagai catatan saja, hanya di Indonesia member federasi itu pengurus propinsi, inilah yg sejak lama saya usulkan untuk di rubah di dalam Statuta
Di Peraturan Organisasi disebutkan bahwa Kepengurusan Pengurus Propinsi berakhir karena :
1. Habis masa bakti jabatan kepengurusannya
2. Berhalangan tetap ( sakit, meninggal atau dalam proses hukum )
3. Rangkap Jabatan
4. Melanggar ketentuan di dalam statuta PSSI dan Peraturan Organisasi
Nah, Pengrov yg dilakukan proses penggantain pengurusnya pasti terkena hal - hal tadi.
Logika paling mudah adalah, bagaimana bisa sebuah organisasi tidak mengganti pengurus organisasinya yg nyata-nyata telah menyatakan tidak lagi mengakui kepengurusan organisasi induknya dan memilih mengakui dan berada di bawah organisasi yang lain
Karena pengrov yg tergabung dgn FPP KPSI tdk lagi mengakui PSSI, maka secara hukum posisi pengprov tsb di dalam struktur statuta PSSI dan struktur organisasi PSSI menjadi kosong, artinya PSSI berkewajban melakukan pengksian posisi yg kosong tsb dgn cara menunjuk carateker utk melakukan proses Muswillub Pengprov utk menunjuk kepengurusan defenitif. jadi istilah dikloning itu tidak tepat, apanya yg di kloning karena objeknya kan kosong. He he he he
Nah disinilah BAORI melakukan kesalahan sangat fatal, harusnya BAORI menyatakan dulu KPSI sebagai PSSI yang sah sebelum mengadili sengketa Pengprov, dan itu tdk bisa dilakukan karena terbitnya 2 keputusan CAS yg menguatkan bahwa federasi yang sah adalah PSSI di bawah Djohar Arifin Husen
Tapi ya itu tadi, karena tidak netral, BAORI memaksakan sebuah keputusan yang justru akan membahayakan posisi PSSI jika diikuti karena PSSI akan dianggap melanggar Statuta PSSI dan FIFA yang ujungnya PSSI dapat dikenakan sanksi oleh FIFA atau AFC ( bisa jadi ini malah jebakan PSSI melanggarn statuta PSSI dan FIFA )
Kalaulah memang ingin memaksakan BAORI buat keputusan maka harusnya BAORI menyatakan Pengprov yang sah harus berada dan kembali berada di bawah induk organisasi yang resmi yang diakui, artinya jika BAORI memenangkan Kaltim, Jambi dan Jabar, maka BAORI harus memaksa pengprov tsb berada kembali di bawah federasi resminya
Hal yg sama dilakukan Panel CAS terkait case Persipura, sebenarnya putusan Final CAS itu memenangkan Persipura sebagai klub yang sah mewakili Indonesia ke LCA dgn syarat klub ybs kembali berada di bawah fedasi yang sah yg diakui FIFA, itulah kenapa kemudian Persipura tdk ingin melanjutkan case ini karena jika dilanjutkan posisi mereka akan serba sulit utk menjalankan putusan CAS
Karena Pengprov ini member, maka mereka juga terikat kepada pasal 69, 70, 71 Statuta PSSI tentang persengketaan yang hanya bisa dilakukan proses sidangnya di Badan Arbritase di dalam yurisdiksi PSSI dan FIFA. Secara tegas malah disebutkan setiap sengketa assosiasi dengan member atau pemain TIDAK BISA dibawa ke Pengadilan Negara atau Badan Arbritase diluar yuridiksi FIFA dan PSSI, artinya BAORI yg tdk memiliki afiliase kepada lembaga arbritase sesuai dgn yurisdiksi FIFA dan PSSI yaitu CAS tdk memiliki kewenangan apapun.
Sebagai contoh adalah kasus Federasi Swiss dengan klub anggotanya, yg dibawa oleh klub anggota ke pengadilan negara, FIFA perintahkan federasi Swiss memberikan hukuman kepada klub atau FIFA yg akan jatuhkan sanksi kepada Federasi Swiss, akhirnya klub yg bersengketa di hukum pengurangan point dan degradasi
Semoga tulisan ini bisa bermanfaat, jika ada yang tidak sependapat mangga saja saya tidak melarang perbedaan pendapat, tapi biar asyik diskusinya silahkan membuat tulisan dari sudut yg lain tentunya dengan data dan fakta sebagai penguat.
tetap semangat mencintai sepakbola Indonesia - FIN
Wallahu'alam
Twitter @gilang_mahesa
=========================================
Seperti itulah penjelasan dari pihak Pro tindakan PSSI. Memang, urusan cabang sepakbola agak rumit, karena Federasi cabang ini harus mengikuti Statuta FIFA dan Arbitrase CAS sedangkan di Indonesia arbitrasenya BAKI yang berafiliasi langsung ke CAS.
0 comments:
Posting Komentar